Notification

×
iklan

Komisi II Kunjungi Bappeda Riau Bahas Prioritas Pembangunan Untuk Kabupaten Bengkalis

Selasa, 28 Februari 2023 | 14.10.00 WIB Last Updated 2023-02-28T07:10:19Z

PenaRaja.com  - Demi tercapainya perencanaan dan program yang sudah diprioritaskan pemerintah Provinsi Riau untuk pembangunan Kab/Kota khusus Bengkalis, Komisi II merasa perlu untuk menanyakan kembali ke Bappeda untuk tahun 2024, pada Jumat (24/02/2023).


H. Adri selaku Ketua Komisi II mewakili anggota mempertanyakan beberapa hal, diantaranya kebijakan program gubernur berkaitan dengan pembangunan jalan poros, harapannya ada program untuk memperbaiki penyeberangan Dumai-Rupat tahun 2024.


Selain itu, sarana pendidikan untuk tingkat SLTA, SMU/SMK belum sebanding antara fasilitas dengan kelulusan. Contohnya di Duri Timur, tiga kelurahan tidak ada zonanya, jadi anak- anak terpaksa ke sekolah yang paling jauh, ini menimbulkan Cost untuk tranportasi ke sekolah. Harapannya 2024 ini dikaji kembali untuk ketersediaan sekolah dengan kelulusan yang ada.


Selanjutnya, Sungai Mandau dari Jalan Rangau sampai ke arah Rohul perlu di normalisasi, lebih kurang 7,5 Km diharapkan untuk mendapat bantuan dari provinsi untuk Sungai Pudu ini.


"Masalah banjir, di Duri Barat tahun 2022 sudah dialokasikan 9 milyar untuk bantuan banjir, 2023 10 milyar dan 2024 11 milyar, kami perlu mem-Follow Up masalah ini, dan kami juga meminta agar provinsi memperbaiki jalan dari Pakning menuju ke Dumai, ada beberapa jembatan yang turun tidak baik menganggu pengendara yang melewatinya", jelas H. Adri.


Gafar selaku Subbidang Data dan Informasi Pembangunan Daerah memaparkan progress MCC hibah dari Amerika melalui Bappenas dan jembatan yang masuk perencanaan. Jembatan di Bengkalis-Ketam Putih sedang berproses, pihak Kementerian melalui PUPR diminta untuk memenuhi target RPJMN diatas 70 %, namun perkembangan masih jauh dari itu.


"Rupat mendapatkan gelar KSPN, ada beberapa alternatif percepat KSPN ini, salah satunya dengan provinsi mengembangkan wacana dan menjadi bagian kebijakan provinsi untuk mendorong percepatan KSPN di Rupat. Usulan-usulan yang diajukan nanti akan kami lanjutkan ke bidang ekonomi", tambahnya.


Anggota Komisi II Hendri turut menimpali mengenai Desa Harapan Baru yang sudah dimekarkan, dulu janji gubernur akan Hotmix di Jalan Desa Rapat ke Desa Batin Betuah, ia mengharapkan ini menjadi jalan provinsi.


Ruby Handoko (Akok) menambahkan, agar provinsi dapat meninjau Sungai Bengkalis yang ada di Bengkalis  yang saat ini sudah dangkal, juga memperbaiki jalan provinsi yang ada di Bengkalis yaitu jalan keluar dari Ro-Ro Bengkalis sebelah kiri yang mengarah ke kota


Setiap hari melewati jalan Provinsi yang menjadi batasan dengan Kabupaten Siak, Sugianto juga menyampaikan arah ke Bunga Raya Km 11 jalan berlubang luar biasa, dan di Siak kecil hanya 1 Km yang dikerjakan. Ia mengharapkan adanya normalisasi.


Firdaus Bappeda Bengkalis mengatakan terkait usulan jalan provinsi yang baru, sudah ada surat bupati dengan 4 ruas jalan.


Jelasnya, pada Perpres No .43 Tahun 2019 mengenai zona tata ruang Riau pada pasal 16 ayat 2 menyebutkan bahwa Kabupaten Bengkalis sudah disiapkan jalan strategis nasional, yaitu jalan yang menghubungkan Tanjung Medang ke Rupat Utara/Rupat Selatan,  jalan dari Dumai, Pelintung, Sepahat, Pakning dan jalan pelabuhan ke Ketam Putih.


"Kami sudah membuat surat, langsung ke Dirjen Bina Marga, tembusan PUPR dan Bappeda Provinsi, ini harus dilakukan Tracking dulu di lapangan, sudah dikerjakan dinas PUPR Bengkalis. Ini strategis nasional namun juga harusnya diperkuat oleh provinsi.  Termasuk di Pulau Meranti, itu juga menjadi perhatian pemerintah, ini menjadi masukan komisi II dan bisa dikawal bersama-sama", jelasnya lagi.


Menutup pertemuan, H. Adri berharap Jalan Jurong dan  Sungai Mandau yang menghubungkan Bengkalis dengan Rohul dan Rohil untuk direhab dan diperbaiki, untuk itu Ia dan anggota Komisi II siap untuk turun ke lapangan. (Tetti)

IKLAN TENGAH POSTINGAN
IKLAN TENGAH POSTINGAN
IKLAN TENGAH POSTINGAN
IKLAN TENGAH POSTINGAN
IKLAN TENGAH POSTINGAN
POS LEGISLATIF
iklan
iklan