Notification

×
iklan

Pertemuan Bapemperda DPRD Bengkalis Bersama Kanwil Kemenkumham Riau Bahas Prolegda

Sabtu, 08 April 2023 | 23.00.00 WIB Last Updated 2023-04-10T00:54:03Z

 

Teks foto: Bapemperda DPRD Bengkalis Gelar Pertemuan Bersama Kanwil KemenkumhamRiau



PenaRaja.com - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Bengkalis menggelar pertemuan bersama Kanwil Kemenkumham Prov. Riau di Pekanbaru.


Pertemuan yang dilaksanakan kedua belah pihak di ruang Rapat Kanwil Kemenkumham adalah membahas  tata cara prosedur pengharmonisasian, pembulatan dan penetapan konsepsi rancangan peraturan daerah serta terkait naskah akademik pemekaran kelurahan.


Hadir saat itu Ketua Bapemperda Sanusi bersama anggota, sedangkan dari Kemenkumham Prov. Riau Kakanwil Muhammad Jahari Sitepu, SH, M.Si dan  Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bpk. Edison Manik, SH, M.Si di Ruang Rapat Kanwil pada Kamis, (06/04/2023).


Sanusi menyampaikan, pertemuan ini membahas tentang Prolegda, "Ada beberapa pertanyaan yang kita sampaikan terkait tata cara prosedur pengharmonisasian, pembulatan dan penetapan konsepsi rancangan peraturan daerah dan naskah akademik pemekaran kelurahan", ujarnya.


"Ada penjelasan penjelasan yang lebih rinci dalam tahapan Prolegda sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.


Kesatu, perintah peraturan perundang-undangan  yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah penyelenggara otonomi, dan aspirasi masyarakat di daerah. Kedua, adanya penjelasan yang lebih rinci dalam tahapan Prolegda.


Ketiga, adanya kejelasan pihak berwenang dalam hal ini badan legislasi atau Bapemperda sebagi pihak yang mengakomodir  antara DPRD  dan Perintah Daerah, dan Keempat adanya pengaturan naskah akademik sebagai suatu persyaratan rancangan peraturan daerah.


"Dari penjelasan pihak Kanwil diketahui bahwa Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan penetapan konsepsi rancangan peraturan daerah dan rancangan kepala daerah, wajib mengikut sertakan Kader Kementerian Hukum Ham dalam setiap proses yang diatur dalam UU No 13 Tahun 2022 dan Surat Edaran MENKUMHAM Nomor M.HH 01.P.P.04.02 Tahun 2022, "terang Sanusi. (Tetti)

IKLAN TENGAH POSTINGAN
IKLAN TENGAH POSTINGAN
IKLAN TENGAH POSTINGAN
IKLAN TENGAH POSTINGAN
IKLAN TENGAH POSTINGAN
POS LEGISLATIF
iklan
iklan